LEBAK, detikterupdate.my.id — Keberadaan usaha peternakan ayam di Kampung Calemboh, Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi sorotan. Pasalnya, kandang ayam tersebut diduga telah beroperasi meski persyaratan perizinannya belum sepenuhnya dipenuhi.
Selain persoalan administrasi perizinan, aktivitas peternakan tersebut juga dikeluhkan warga lantaran menimbulkan bau tidak sedap yang diduga berasal dari kandang ayam.
Menurut informasi yang dihimpun, bau menyengat tersebut turut dirasakan oleh sejumlah warga yang berdomisili di wilayah Kampung Calemboh, yang secara administratif masuk wilayah Desa Mekarjaya.
Saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (17/11/2026), Uding selaku petugas Satpol PP Kecamatan Cileles membenarkan adanya aktivitas peternakan ayam tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah dua kali mendatangi lokasi kandang ayam untuk memberikan imbauan kepada pengelola agar terlebih dahulu mengurus persyaratan perizinan sebelum menjalankan kegiatan produksi.
“Kami sudah dua kali mendatangi kandang ayam tersebut agar mengurus persyaratan perizinan terlebih dahulu sebelum berproduksi,” ujar Uding.
Uding juga menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, kandang ayam tersebut sudah cukup lama beroperasi dan bahkan telah melaksanakan satu kali panen.
Bahkan, lanjutnya, sudah ada masyarakat yang datang menyampaikan keluhan terkait bau tidak sedap yang ditimbulkan dari aktivitas peternakan tersebut.
“Menurut informasi, kandang ayam itu sudah lama beroperasi, bahkan sudah satu kali panen. Ada juga masyarakat yang datang dan mengeluhkan bau tidak sedap dari kandang ayam tersebut,” tegasnya.
Perizinan dan Dampak Lingkungan Perlu Diperhatikan
Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan usaha peternakan wajib memenuhi persyaratan perizinan berusaha sesuai tingkat risiko dan skala kegiatannya.
Persyaratan tersebut antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, serta dokumen atau persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk UKL-UPL atau AMDAL apabila diwajibkan berdasarkan skala dan karakteristik kegiatan usaha.
Sejumlah regulasi yang menjadi landasan pengaturan perizinan dan perlindungan lingkungan di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam hal ini, pemerintah daerah melalui instansi terkait diharapkan dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap kelengkapan perizinan, kesesuaian tata ruang, serta pengelolaan limbah dan potensi pencemaran lingkungan dari aktivitas peternakan tersebut.
Masyarakat berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah desa, kecamatan, maupun dinas terkait agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan warga sekitar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan atau klarifikasi dari pihak pengelola kandang ayam terkait dugaan kelengkapan perizinan maupun keluhan bau tidak sedap tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pengelola kandang ayam maupun instansi terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Reporter: Triswahyudi
