Pandeglang Banten, detik terupdate.my.id — Dukungan dan apresiasi terhadap langkah tegas Mabes Polri dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal datang dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERPAM, H. Ade Imanudin, S.H.
H. Ade Imanudin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Mabes Polri, khususnya Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, atas komitmen dan keberanian institusi Polri dalam mengusut dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang melibatkan sejumlah oknum anggota kepolisian.
Menurutnya, langkah penegakan hukum tersebut merupakan bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang di dalam institusi.
“Kami dari DPP PERPAM memberikan apresiasi terhadap langkah Mabes Polri. Penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” demikian pandangan Ketua Umum DPP PERPAM, H. Ade Imanudin, S.H.
Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) mengumumkan penetapan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menjelaskan bahwa dugaan praktik penyadapan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Perkembangan terbaru pada Kamis (5/11/2026), Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Tim dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri guna memastikan penanganan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi DPP PERPAM, pengungkapan perkara ini menjadi momentum penting bagi institusi Polri untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan integritas personel, serta memastikan penggunaan kewenangan kepolisian tetap berada dalam koridor hukum.
H. Ade Imanudin juga berharap proses hukum terhadap para tersangka dapat terus dikawal secara terbuka dan akuntabel hingga memperoleh kepastian hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati selama proses peradilan berlangsung.
Ia menegaskan bahwa PERPAM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial akan terus mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, sekaligus memberikan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya institusi negara yang bersih dan bertanggung jawab.
“Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri. Karena itu, ketegasan dalam menindak pelanggaran internal harus menjadi bukti bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu,” menjadi harapan DPP PERPAM.
Dengan adanya langkah tegas tersebut, DPP PERPAM berharap Polri semakin profesional, presisi, transparan, dan mampu memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sumber: DPP Ormas PERPAM Pusat
( Red/Tim )
