LEBAK, detikterupdate.my.id – Dugaan persoalan pembayaran iuran dan penolakan klaim Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan dialami keluarga almarhumah Lilis binti Anda, warga Kampung Muara, RT 009 RW 003, Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten.
Persoalan tersebut mencuat setelah almarhumah, seorang ibu rumah tangga yang disebut telah menderita diabetes selama tiga tahun, didaftarkan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan melalui mitra Perisai berinisial Ibu Mul sejak Agustus 2024.
Hal itu disampaikan Eli Sahroni kepada awak media di kantor pusat Badak Banten Perjuangan. Eli diketahui mendampingi pihak ahli waris dalam memperjuangkan persoalan tersebut.
Menurut Eli, selama menjadi peserta, almarhumah disebut membayar iuran bulanan secara tunai. Namun, pembayaran tersebut diduga tidak disertai pemberian kuitansi resmi. Sebagai gantinya, almarhumah mencatat sendiri pembayaran iuran dalam sebuah buku kecil, mulai Agustus 2024 hingga Maret 2026.
“Setiap membayar iuran bulanan, almarhumah tidak pernah diberikan kuitansi oleh Umu dan Vera selaku pihak yang mewakili Ibu Mul,” ujar Eli Sahroni.
Klaim JKM Ditolak, Ahli Waris Pertanyakan Status Kepesertaan
Setelah almarhumah meninggal dunia pada 1 April 2026, ahli waris bernama Royanih mengajukan klaim Jaminan Kematian (JKM) dengan nomor referensi 16055076471.
Namun, menurut keterangan Eli, pengajuan klaim tersebut ditolak dengan alasan yang disampaikan berkaitan dengan kelayakan peserta, status sebagai ibu rumah tangga (IRT), serta riwayat penyakit diabetes.
Penolakan tersebut memunculkan pertanyaan dari pihak pendamping ahli waris, terutama mengenai proses pendaftaran, penerimaan iuran, dan status kepesertaan almarhumah selama periode pembayaran.
“Kalau memang tidak layak, mengapa sejak awal didaftarkan? Jika iuran diterima selama 20 bulan, bagaimana pertanggungjawabannya? Kami juga mempertanyakan mengapa sistem BPJS baru menunjukkan kepesertaan aktif pada 2 Oktober 2025, padahal pembayaran disebut telah dilakukan sejak Agustus 2024,” tegas Eli Sahroni, yang dikenal dengan sebutan King Badak, selaku Ketua Umum DPP Badak Banten Perjuangan.
Ia menyampaikan keterangan tersebut pada Sabtu (18/10/2026).
Somasi Dilayangkan, Bukti Catatan Pembayaran Disiapkan
King Badak menjelaskan, sekitar sepekan sebelum berita ini diterbitkan, pihak Badak Banten Perjuangan telah melayangkan somasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rangkasbitung dengan nomor 050 serta kepada mitra Perisai Ibu Mul dengan nomor 051.
Menurutnya, hingga berita ini disusun, pihaknya belum menerima jawaban atas kedua somasi tersebut.
Ia juga menyebut buku catatan pembayaran milik almarhumah sebagai salah satu dokumen yang akan digunakan untuk mendukung penelusuran perkara tersebut.
“Kami menemukan buku catatan tangan almarhumah yang memuat pembayaran secara tunai tanpa kuitansi. Kami meminta persoalan ini ditelusuri secara menyeluruh, termasuk aliran pembayaran dan status kepesertaannya,” kata King Badak.
Ia menambahkan, Badak Banten Perjuangan berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Ombudsman RI Perwakilan Banten, Polda Banten, serta BPJS Ketenagakerjaan Pusat melalui layanan 175.
Menurutnya, langkah tersebut akan ditempuh untuk meminta pemeriksaan dan kejelasan atas persoalan yang dialami ahli waris. Ia juga menyatakan pihaknya mempertimbangkan aksi apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian.
Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rangkasbitung dan pihak mitra Perisai Ibu Mul belum memberikan keterangan kepada media terkait penolakan klaim JKM, perbedaan waktu pembayaran dengan status kepesertaan, serta dugaan tidak adanya kuitansi pembayaran iuran.
Redaksi masih membuka ruang bagi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rangkasbitung maupun pihak mitra Perisai Ibu Mul untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab guna melengkapi informasi dalam pemberitaan ini.
Reporter: Triswahyudi
