Lebak,Banten // detikterupdate.my.id – Pengelolaan anggaran Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, tahun anggaran 2025 menjadi sorotan Ketua DPAC Badak Banten Perjuangan (BBP) Kecamatan Cileles, Ade Nurdin.
Sorotan tersebut muncul menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran Ketapang yang disebut mencapai Rp178.000.000. Ade Nurdin meminta penggunaan anggaran tersebut dapat dijelaskan secara terbuka dan, bila diperlukan, dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Menurut Ade, anggaran Ketapang yang diperuntukkan bagi program ketahanan pangan, termasuk kegiatan penanaman jagung dan padi, seharusnya digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Ia juga mempertanyakan adanya informasi mengenai dana yang disebut-sebut dipinjam oleh seseorang yang disebut sebagai Sudar (Mi), yang dalam informasi yang diterimanya berkaitan dengan Kepala Desa Pasindangan.
“Kalau anggaran Ketapang diperuntukkan untuk program jagung dan padi, kenapa ada dana yang dipinjam? Ini yang kami pertanyakan. Pengelolaannya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ade Nurdin.
Sementara itu, Dayat, yang disebut sebagai Ketua Program Ketapang Desa Pasindangan, saat ditemui di kediamannya pada Senin (28/9/2026), memberikan keterangan mengenai pengelolaan program tersebut.
Dayat mengaku mendapatkan program Ketapang dengan nilai anggaran sekitar Rp178.000.000, namun menurut pengakuannya, dana yang diterima dan dikelolanya hanya sekitar Rp90.000.000
“Saya mendapatkan bantuan program Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Ketapang) tahun 2025 sebesar Rp178.000.000 tapi saya hanya menerima uang sebesar Rp90.000.000. Mungkin dipotong sisa ke sana-sini, saya tidak tahu,” ungkap Dayat.
Dayat kemudian menjelaskan bahwa dana sekitar Rp90.000.000.tersebut digunakan untuk kegiatan penanaman jagung dan padi.
Namun, menurut pengakuannya, pada saat program berjalan, seseorang yang disebut sebagai Sudar (Mi) datang ke rumahnya dan meminta meminjam uang sebesar Rp25.000.000
“Saat itu Sudar (Mi) datang ke rumah saya untuk meminjam uang dari bantuan Ketapang sebesar Rp25.000.000. Saya tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa. Karena kasihan, uang itu saya berikan, tetapi menggunakan kuitansi,” kata Dayat.
Dayat mengaku kembali didatangi untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000 Menurutnya, pinjaman kedua tersebut juga diberikan dengan bukti kuitansi.
“Jadi dua kali, pertama Rp25.000.000 dan kedua Rp20.000.000. Sampai sekarang tahun 2026, uang tersebut menurut saya belum dikembalikan,” ujarnya.
Dayat juga mengaku harus menggunakan uang pribadinya untuk membiayai perawatan tanaman jagung dan padi. Ia juga menyebut hasil panen kemudian dijual oleh seseorang yang disebutnya sebagai Sudar (A), yang disebut berkaitan dengan stap aparatur Desa Pasindangan.
“Saya selaku ketua program Ketapang sangat kecewa dengan kejadian seperti ini. Saya pribadi tidak mau dijadikan tumbal dan ketua program Ketapang lagi Jangan sampai yang menanggung persoalan justru pengelolanya, sementara pihak lain yang menikmati anggaran maupun hasil program,” tegas Dayat.
Atas informasi tersebut, dugaan pengelolaan anggaran Ketapang Desa Pasindangan tahun 2025 tersebut masih memerlukan klarifikasi, dokumen pendukung, serta pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan, Sudar (Mi), Sudar (A), dan pihak Pemerintah Desa Pasindangan belum memberikan konfirmasi terkait tudingan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun pihak terkait lainnya guna memberikan penjelasan secara berimbang.
Reporter: Triswahyudi
